HMI Gelar Diskusi Amandemen Konstitusi

Bakornas LKBHMI bekerjasama dengan Center for Constitution ang Jurisprudence Studies (CCJS) mengadakan diskusi dengan tema “Amandemen Konstitusi, Memperkuat Lembaga Perwakilan Rakyat?” di Bloc Cafe, FISIP Universitas Indonesia, Selasa (17/7).

Hadir sebagai narasumber anggota DPD Nujron Joher, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Hamdan Zoelva, Dosen FHUI Makmur Amir, dan peneliti Pusat Hukum dan Kebijakan Irfan Hutagalung.

Acara berlangsung menarik dan dihadiri puluhan mahasiswa.

2 Komentar

Filed under Berita

2 responses to “HMI Gelar Diskusi Amandemen Konstitusi

  1. Kepada Yth :
    Organisasi Wanita, LSM Wanita, LSM HAM, LSM Demokrasi, Gerakan Mahasiswa Dan Seluruh Masyarakat Indonesia yang Peduli

    Dengan Hormat,
    Perlu untuk diketahui bahwa saat ini tengah terjadi proses PENGHANCURAN DEMOKRASI di Kabupaten Cilacap-Jawa Tengah yang dilakukan oleh KONSPIRASI tingkat tinggi yang melanggar Hak Asasi Manusia untuk menggagalkan satu-satunya calon Wanita pada Pilkada Cilacap 2007.
    Saat ini terjadi pemasungan hak suara yang berjumlah kurang lebih 100.000 suara yang diindikasikan pendukung calon wanita tersebut. Hal ini terjadi merata di seluruh kecamatan di Kab. Cilacap yang berjumlah 24 Kecamatan dengan rata2 terjadi 4000 kasus per kecamatan
    Kejadian ini sangat MENODAI DEMOKRASI dan MENODAI HAK ASASI MANUSIA
    Oleh karenanya kami mohon Organisasi Wanita, LSM Wanita, LSM HAM, LSM Demokrasi Dan Seluruh Masyarakat Indonesia untuk PEDULI akan hal ini

    Crisis Center Fatimah-Sayidi, Cilacap
    Co. Person Chaidir, 0282-534994 Hp 081548817255

  2. beny suryadiningrat

    kita di bengkulu juga baru saja mengadakan diskusi publik tentang ruu susduk mpr,dpr,dpd,dprd.analisa saya bahwa ternyata memang UU belum dikaji secara fundamental, maksud saya adalah untuk menemu kenali UU seharusnya tidak secara parsial, dibutuhkan study secara komprehensif sehingga memang benar-benar UU yang dibuat akan menghasilkan peraturan atau ketetapan-ketetapan yang berpihak kepada rakyat.saya sepakat bila RUU SUSDUK di sempurnakan menjadi RUU MPR.DPD.DPR. sedangkan DPRD memliki kaspasitas didalamnya. artinya penghapusan terhadap SUSDUK. hanya saja tinggal dilihat kewenangan dan kejelasan UU tersebut, seperti MPR yang baiknya permanen atau non permenen. pada dasarnya UUmerupakan produk politik dari sebuah lembaga politik yang saya pikir juga syarat akan kepentingan, selama parpol memiliki kepentingan yang kuat akan kekuasan yang diincar. produk UU kitapun akan tidak jelas, ini bsa kita lihat pada beberapa redaksional UU yang tidak punya standar ukuran yang jelas, jadi tergantung pada interpretasi orang yang memahami UU, nantinya ujung-ujungnya ini untuk kepentingan para elit politik. disini saya pertegas bahwasanya hukum kita sudak dibawah kendali politik yang ada. sebuah lembaga politik mesti memiliki kejelasan dalam proses membuat UU, jangan hanya sekedar formalitas dan ujung-ujungnya proyek semata dan ujung-ujungnya ya, uang………., artinya perlu kiranya keterlibatan lembaga pendidikan untuk bisa mengintervensi melalaui masukan-masukannya. kemudian jelas kiranya permasalahan yang mendasar adalah parpol kita yang sudah kehilangan arah perjuangan yang sesungguhnya dan keberfungsiannya. bila parpol sehat artinya para elitpun secara ikhlas untuk berpihak kepada rakyat. tidak pake hitung-hitungan.hukum harus jelas dan ditegakkan melalui implementasinya. makaasih. beny suryadiningrat. fisipol UNIB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s