Mahasiswa UIN Kritisi RUU BHP

Meunasah Ciputat. Malam itu (25/5) aula meunasah ramai dikunjungi para aktivis pergerakan kampus. Mereka menghadiri Rembuk Aktivis Pergerakan Kampus yang bertajuk “Paradoks Dunia Pendidikan: Tinjauan Kritis RUU BHP di tengah Krisis Multidimensi”.

 

Acara yang diadakan atas kerjasama Bidang Dakwah Kampus Hizbut Tahrir Indonesia Universitas Islam Negeri Jakarta (BDK HTI UIN Jakarta) dengan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (IMAPA) cabang Ciputat, menghadirkan para orator dari aktivis kampus, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ciputat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciputat, IMAPA Ciputat dan BDK HTI UIN. Selain itu hadir pula guru besar pendidikan Prof. Dr. Salman Harun, M.A dan pengamat pen-didikan  Agung Wisnu Wardhana.

 

Pada kesempatan tersebut, masing-masing aktivis menyam-paikan orasinya berisi tanggapan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia dan RUU BHP. Sebagian menyatakan kesetujuannya dengan BHP namun dengan beberapa catatan. Aktivis KAMMI UIN melihat RUU tersebut bisa membuka peluang privatisasi dan liberalisasi. Tetapi aktivis lainnya tak setuju dengan BHP. Mereka menilai, ini merupakan penjajahan melalui institusi pendidikan.

 “Sisi positif RUU BHP adalah menjadikan orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin”, tegas aktivis BDK HTI UIN. Prof. Dr. Salman Harun, M.A. menyatakan bahwa RUU BHP merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah atas krisis pendidikan di Indonesia. Ketika birokrasi peme-rintahan tidak bisa mengelola pendidikan secara baik, hal ini menyebabkan salah satunya adalah kesejahteraan guru kurang diper-hatikan, sehingga guru mencari pen-dapatan lain dan ini berimplikasi terhadap rendahnya profesionalitas mereka dalam mengajar.

Menurutnya otonomisasi lem-baga pendidikan akan dikelola secara profesional. “Otonomisasi jangan disamakan dengan privatisasi” tegas mantan Dekan FITK UIN Jakarta.

 

Sementara itu, Agung Wisnu Wardhana mengatakan RUU BHP memiliki latar belakang historis yang panjang, yaitu terkait dengan industrialisasi pendidikan yang dilakukan oleh Inggris, Amerika dan Australia sekitar tahun 1980-an yang telah mendapatkan keun-tungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan.

 Menurut Agung, akar masalah  pendidikan saat ini adalah liberalisasi pendidikan dengan ciri menjadikannya sebagai industri. Ketika institusi pendidikan menjadi sebuah industri, maka akan melegalkan masuknya intervensi asing, masuknya kapital, serta mendorong  pemerintah melepas-kan diri dari tanggungjawabnya.                                                  Af/Ihq

3 Komentar

Filed under Community

3 responses to “Mahasiswa UIN Kritisi RUU BHP

  1. Sejarah pendidikan Indonesia akan berbeda dengan Inggris, Amerika dan Jepang.

    Pengaruh langsung untuk RUU BHP, menurut teori saya adalah ketika periode masuknya IMF dan lampu hijau Pak Malik Fajar (sebagai Mendiknas era Mega) karena saat itu diadakan kembali perjanjian antara pemerintah dan IMF (tanpa persetujuan DPR RI).

    Adapun masalah otonomi kampus, dimana Jepang melakukan otonomi PTN-nya setelah dibina sekira 50 tahunan, akhirnya pada 1999, Jepang memulai uji coba + pembinaan PTN-nya untuk di-otonom-kan.

    Sedangkan, Indonesia pada 1999 langsung membuat UU No. 60 1999 dan PP No. 61 tahun 1999 yang dijadikan landasan otonomi perguruan tinggi dengan label “BHMN”.

    Emang ada apa di 1999 ? di tahun itu ada kesepakatan se-Asia untuk mewacanakan dulu otonomi di PTN, baru, bila berhasil, maka akan dibakukan pada tahun ? (bisa 2010 atau 2015 atau kapanpun).Hanya bagi negara yang suka-nya buru-buru, di sinilah masalah akan banyak timbul menuai protes.

    Namun, sangat sukar diajak baik menjadi mendekati kualitas bak negara bernama Suomi yang tidak melakukan UN/Ujian Nasional dan tidak pula mendagangkan pendidikannya—lalu negara itu bisa prestatif dalam tes internasional PISA (produk tes assemen-nya Amerika).
    Masalah BHP,sebenarnya tinggal disikapi UU No. 20 Tahun 2003 saja terlebih dahulu, karena BHP masih lama sekali agenda disahkannya (sekira 2010). Makanya para rektor PT-BHMN semakin resah, sehingga mereka akan mengajukan adanya revisi PP No. 61 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.
    ya gitu deh, pendidikan emang rame untuk disikapi (bukan ditonton).
    selamat berjuang !!!
    tetap semangat yah Dek ^_^

  2. anynomous

    BHP merupakan sebuah amanat UU sisdiknas. menurut saya banyak sisi positif yang ada dalam naskah akademik yang terakhir (juli 2007). namun banyak pula point -poin dalam UU itu yang bertentangan dengan hak-hak konsitusional. saya menganggap RUU ini layak untuk kita kaji lebih dalam mengingat banyak sisi positif yang kita dpat (contoh: pewajiban 20% untuk pendidikan dari APBN dan APBD).

  3. privatisasi pendidikan merupakan gurita besar yang berorientasikan pada kepentingan kaum kapitalis. Alih-alih membebaskan pendidikan dari kuasa pemerintah namun pada kenyataannya pendidikan justru digiring kedalam kopetisi pasar modal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s